Home » Regulasi Proteksi Industri Game Penting, Tapi Harus Disesuaikan

Regulasi Proteksi Industri Game Penting, Tapi Harus Disesuaikan

Pengembangan ekosistem industri game nasional sebenarnya mengalami bermacam tantangan yang sudah jadi sistematis,

untuk itulah diperlukan solusi yang sistematis juga, salah satunya adalah regulasi proteksi.
Ketua Asosiasi Intellectual Property (IP) Cakra, Ivan Chen mengatakan bahwa bonus demografi Indonesia tercatat sebagai yang terbesar di dunia, perihal ini sebabkan Indonesia jadi potensial market bagi segelintir industri game. Saat ini transaksi game di Indonesia meraih 31 triliun per tahun, namun 99% nya dihasilkan oleh game-game asing.

Industri game nasional perlu kebijakan untuk membangun ekosistem game nasional yang sustainable dan mampu mendorong industri game nasional untuk jadi pemain global, supaya menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang resilien dan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi untuk sektor industri lain.

“Systemic gangguan game nasional hanya mampu dipecahkan dengan systemic solution. Jika hanya satu atau dua kebijakan saja yang berjalan, maka rantai ekosistem akan terputus, dan hasilnya tidak akan sesuai dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang diharapkan,” ujarnya.

Terkait Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) yang akan terbit sebenarnya merupakan bagian dari systemic solution, hanya saja perihal ini sempat jadi sebuah kesalahpahaman akibat pertanyaan yang diajukan dinilai tidak cukup relevan dengan tujuan terdapatnya Permenkominfo tersebut.

Jika melihat, negara-negara layaknya Cina, Korea, Vietnam dan India, negara-negara tersebut sebenarnya amat ketat didalam regulasi game yang berbentuk impor atau yang merupakan product cross-border. Amerika saja sudah mendorong sebuah kebijakan GMT (Global Minimum Tax) untuk memecahkan persoalan pajak untuk cross-border transaction.

“Setelah tersedia penjelasan dari Kominfo, sebenarnya aku amat mengapresiasi karena dari sekian banyak kebijakan publik yang diperlukan didalam systemic solution ini, Kominfo justru paling cepat, meskipun tersedia pasal yang wajib penyesuaian. Saat ini Kominfo mengakibatkan Asosiasi CAKRA dan AGI untuk berbarengan mereview Permenkominfo yang akan terbit ini, supaya mampu berguna bagi ekosistem industry game nasional,” tambah Ivan Chen.

Selanjutnya ia terhitung mencontohkan sebuah systemic gangguan dari industri game nasional, bila regulasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang memberikan insentif pajak terhadap produsen hardware yang laksanakan preload aplikasi dan atau game lokal.

BACA JUGA: Tips Meraih Kemenangan di Game Mobile Legends

 Kebijakan ini tidak mampu jalur jika definisi KBLI 3240 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tidak diperkuat, karena Peraturan Menteri yang sesuaikan TKDN ini diatur oleh Kementerian Perindustrian yang terhitung merupakan Kementerian pengampu KBLI 3240.

“Harapannya, sehabis Permenkominfo ini maka kementerian-kementerian yang lain akan ikut ikuti langkah Kominfo in untuk mempercepat pertumbuhan industri game nasional,” tutupnya. (Christopher Louis)

admin 8

Kembali ke atas